Peringatan HPN di Pendopo Wedya Graha
Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko hadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 yang digelar PWI Kabupaten Ngawi di Pendopo Wedya Graha, Kamis (09/02/23).
HPN 2023 yang bertajuk “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat” juga dihadiri Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Wahyu Sri Kuncoro, Forkopimda Ngawi dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Ngawi dan seluruh anggota PWI Kabupaten Ngawi.
Di HPN kali ini, Wabup Ngawi mengungkapkan bahwa jelang tahun politik 2024 mendatang, Pers sangat menentukan dan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol bagi pemerintah daerah sekaligus sumber informasi bagi masyarakat . “Peran pers turut serta memastikan masyarakat tahu betul waktu pemilu mulai dari tanggal bulan dan tahunnya. Selain itu pers juga turut membangun suasana kondusif dalam iklim demokrasi dan mencerdaskan pemilih menjadi suatu mutlak diperlukan dari hadirnya pers ,” katanya.
Sementara Ketua PWI Ngawi, Kundari Pri Susanti dikesempatan ini menyampaikan pedoman pemberitaan isu keberagaman, dan harus dilakukan dengan berhati-hati. Apalagi, di tahun politik ini, menjadi sangat krusial ditegaskan Kundari diperlukan uji kompetensi bagi wartawan sebagai bahan penilaian atau pengukuran.
“Janji Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memfasilitasi teman-teman dalam peningkatan kapasitas dan mutu yaitu dengan penyelenggaraan uji kompetensi, bagi yang belum saya harapkan segera,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Kundari juga berharapseluruh wartawan di Kabupaten Ngawi tetap independen jelang tahun politik.
“Dalam garis perjuangan tetap sadar akan adanya garis api antara wartawan dengan pihak-pihak yang sering berhubungan,” tuturnya.
Dalam permasalahan ini, masih dijelaskan Muhadjir, disamping ada intervensi dari Pemerintah Daerah dan Desa, masyarakat yang berstatus miskin ekstrim ini bisa menerima bantuan multi support yang tidak hanya dari dana Program Keluarga Harapan (PKH) melainkan bisa dari sumber dana lainnya.
Dikesempatan yang sama, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan terkait kemiskinan ekstrim yang disampaikan Menko PMK, Pemerintah Kabupaten Ngawi akan menangani bersama, dan memastikan semuanya terfasilitasi seluruh bantuan termasuk jaminan kesehatan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sebagainya.
Bupati Ngawi juga menegaskan akan terus melakukan intervensi data yang harus segera masuk di Kementerian Sosial, “Supaya masyarakat berstatus miskin ekstrim ini bisa segera mendapatkan bantuan-bantuan tersebut,” tuturnya.
Dari sejumlah hal tersebut Bupati Ngawi targetkan dari 12 ribu jiwa penduduk dengan status miskin ekstrim bisa selesai di tahun 2023.
